 |
| Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Jamil Zeb Tumori dan Ketua Fraksi Golkar Hj Suryanti Sidabutar menggelar reses II tahun 2022. Reses tersebut dimanfaatkan oleh APPC untuk "curhat" persoalan PHP Pasca Produksi |
Sibolga - Pelaku usaha perikanan tangkap di Kota Sibolga meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga agar meninjau ulang rencana pengutipan PHP (Pungutan Hasil Produksi) Pasca Produksi yang dilakukan terpusat di PPN Sibolga
Keluhan tersebut disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Pukat Cincin (APPC) Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, Kastamansyah Hutabarat pada reses II Pimpinan DPRD Kota Sibolga, Jamil Zeb Tumori selaku Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga dan Hj Suryanti Sidabutar sebagai ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Sibolga. Reses tersebut dilaksanakan di Jl KH Ahmad Dahlan, pada Rabu (19/10/2022)
Kepada Jamil, APPC mengatakan kebijakan tersebut akan menghilangkan fungsi tangkahan/ gudang yang saat ini menjadi kearifan lokal bagi Kota Sibolga karena memperkuat identitas Sibolga sebagai kota perikanan. Pasalnya, pengutipan PHP tersebut hanya boleh dilakukan di PPN Sibolga. Dengan kata lain, bongkar muat kapal yang selama ini dilakukan di tangkahan masing-masing, dipindahkan ke PPN Sibolga.
"Jika demikian halnya, maka selain alasan kearifan lokal tadi, usaha turunan perikanan Sibolga juga akan terdampak. Akan banyak warga yang kehilangan mata pencahariannya mulai dari tukang tulis, buruh bongkar muat, pelaku usaha UMKM di tangkahan hingga inang-inang yang menggantungkan hidupnya dengan membeli ikan ditangkahan juga akan terdampak," jelas Kastamansyah
Ia juga menjelaskan. Kemampuan (kapasitas) PPN Sibolga yang masih terbatas juga tidak mampu melayani bongkar muat kapal sekaligus. Akibatnya akan terjadi antrian dan lamanya antrian tersebut akan mengakibatkan rendahnya kualitas ikan dan berubahnya harga ikan sewaktu-waktu
"Bapak bisa bayangkan. Antri begitu lama, maka kualitas ikan tentu berubah termasuk harga ikan juga bisa berubah. Jadi sudah makan waktu, potensi kerugian pun didepan mata," ungkapnya
APPC pun meminta DPRD Kota Sibolga dapat memperjuangkan aspirasi mereka agar apa yang menjadi kekhawatiran pelaku usaha perikanan tangkap tidak menjadi kenyataan
"Kami sudah surati lembaga DPRD dan Pemko Sibolga, meskipun demikian kesempatan reses ini juga kami sempatkan untuk berkeluh kesah atas kebijakan ini," kata Kastamansyah kembali
Atas aspirasi APPC tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Jamil Zeb Tumori memiliki pandangan yang sama. Jamil mengatakan, sektor perikanan adalah sektor ril yang memberikan dampak langsung bagi keberlangsungan roda perekonomian di Sibolga. Sedikit saja sektor ini terusik dampaknya akan sangat besar.
Jamil mengisahkan dampak Permen KP Nomor 2 tahun 2022 yang melarang sejumlah alat tangkap perikanan. Permen tersebut berdampak luas. Meskipun maksudnya bagus akan tetapi karena solusi yang ditawarkan pemerintah tidak maksimal, sebanyak 4000 KK di Sibolga kehilangan mata pencahariannya
"Kita tentu tidak ingin persoalan nelayan ini bertambah lagi dengan penerapan kebijakan pungutan PHP tersebut. Jadi kami meminta melalui PPN Sibolga agar kebijakan tersebut jangan dipaksakan akan tetapi dikaji ulang. Libatkan pelaku usaha perikanan disini untuk mencari solusi yang terbaik," jelas Jamil
Jamil, yang pada hari itu reses bersama dengan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Sibolga Hj Suryanti Sidabutar menegaskan akan menindaklanjuti persoalan nelayan tersebut. Bagi keduanya, keberlangsungan produksi perikanan di Sibolga harus tetap berjalan lancar. Keduanya tidak ingin, akibat aturan yang dipaksakan gejolak sosial baru akan muncul di Kota Sibolga khususnya pengangguran.
0 Komentar